Palu, DailyIndonesiaNews.com – Anggota DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, masuk tujuh besar politisi paling berpengaruh di Sulawesi Tengah berdasarkan Political Visibility Index 2026 yang dirilis Radar Celebes Institute (RCI).
Safri memperoleh skor 80,9 dan menempati peringkat ketujuh. RCI mengategorikan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu sebagai fastest rising issue maker atau tokoh yang mengalami kenaikan visibilitas paling cepat melalui kemampuan mengangkat isu tertentu menjadi perhatian publik.
Posisi tersebut menarik karena Safri bukan gubernur, kepala daerah, ataupun pimpinan lembaga politik tingkat provinsi. Ia merupakan anggota DPRD Sulawesi Tengah yang relatif baru di parlemen provinsi.
Namun, sepanjang 2026, namanya semakin sering muncul dalam perdebatan mengenai kebijakan fiskal daerah, terutama menyangkut Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 157 Tahun 2026 tentang penetapan daerah penghasil dan daerah pengolah sumber daya mineral.
RCI menilai konsistensi Safri mengawal isu Kepmen ESDM 157/2026, pembagian dana bagi hasil (DBH), posisi Morowali dan Morowali Utara sebagai daerah penghasil, serta tuntutan keadilan fiskal menjadi salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan visibilitas politiknya.
Bukan Sekadar Elektabilitas
RCI memberi catatan penting bahwa indeks tersebut bukan survei elektabilitas dan tidak dimaksudkan sebagai prediksi hasil pemilu.
Indeks itu mengukur political visibility, yakni seberapa kuat seorang politisi terlihat, dibicarakan, mampu menciptakan agenda, memiliki jaringan politik, serta memperoleh momentum dalam dinamika politik daerah.
RCI menggunakan sejumlah indikator, antara lain eksposur media sebesar 25 persen, kekuatan jabatan 20 persen, kemampuan membentuk agenda politik 20 persen, jaringan politik 15 persen, visibilitas digital 10 persen, dan momentum politik 10 persen.
Dengan kerangka tersebut, posisi Safri menjadi menarik.
Ia tidak unggul karena jabatan eksekutif, melainkan karena isu yang dibawanya.
Dalam politik daerah, kemampuan mengubah persoalan teknis menjadi agenda publik dapat menjadi sumber kekuatan tersendiri. Safri tampaknya mengambil ruang itu melalui isu fiskal dan pengelolaan sumber daya alam.
Persoalan DBH dan penetapan daerah penghasil, yang selama ini lebih banyak dibahas dalam ruang birokrasi dan kebijakan fiskal, didorong masuk ke ruang politik publik.
Di titik inilah RCI menempatkan Safri sebagai issue maker.
Dari Morowali Utara ke DPRD Sulteng
Kenaikan Safri tidak dapat dilepaskan dari basis politik yang dibangunnya di Morowali dan Morowali Utara.
Safri sebelumnya merupakan anggota DPRD Morowali Utara selama dua periode. Pada Pemilu 2024, ia berhasil menembus DPRD Sulawesi Tengah dari daerah pemilihan Morowali dan Morowali Utara.
Riwayat tersebut memberi Safri modal politik yang berbeda dibandingkan sejumlah nama lain dalam daftar RCI.
Ia memiliki pengalaman langsung di pemerintahan legislatif tingkat kabupaten sekaligus basis elektoral di kawasan yang menjadi salah satu pusat aktivitas pertambangan dan industri pengolahan mineral di Sulawesi Tengah.
PKB Sulawesi Tengah mencatat Safri sebagai salah satu kader yang berhasil mencetak sejarah dengan menjadi putra daerah Morowali Utara yang duduk di DPRD Sulawesi Tengah sejak era pemilihan langsung. Sebelum menjadi anggota DPRD provinsi, Safri juga dikenal sebagai mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
Latar belakang tersebut menjadi penting ketika Safri memilih isu sumber daya alam dan fiskal daerah sebagai salah satu arena perjuangan politiknya.
Mengapa Isu Fiskal Mengangkat Nama Safri?
Sulawesi Tengah berada di tengah perubahan besar ekonomi berbasis sumber daya alam.
Morowali dan Morowali Utara merupakan bagian penting dari kawasan industri dan pertambangan mineral yang memiliki kontribusi besar terhadap aktivitas ekonomi daerah.
Di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai seberapa besar manfaat ekonomi tersebut kembali kepada daerah penghasil dan masyarakat setempat.
Persoalan inilah yang membuat perdebatan mengenai DBH, daerah penghasil, daerah pengolah, dan pembagian kewenangan menjadi sensitif.
Ketika Safri mengangkat persoalan tersebut secara konsisten, isu teknokratis berubah menjadi isu politik.
Ia tidak hanya berbicara mengenai angka penerimaan daerah, tetapi juga membawa narasi mengenai keadilan fiskal.
Dalam konteks politik, narasi semacam ini memiliki daya jangkau lebih luas karena bersentuhan langsung dengan hubungan antara kekayaan alam, pendapatan daerah, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.
RCI menyebut konsistensi Safri mengawal Kepmen ESDM 157/2026 sebagai faktor yang membuat kenaikan visibilitas politiknya berlangsung agresif.
Berada di Bawah Nama-Nama Besar
Meski berada di posisi ketujuh, Safri masih berada di bawah sejumlah figur dengan kekuatan politik formal dan jaringan yang jauh lebih besar.
RCI menempatkan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid di peringkat pertama dengan skor 94,5. Posisi kedua ditempati Ahmad Ali dengan skor 93,8, disusul Wali Kota Palu Hadianto Rasyid dengan skor 88,7.
Di bawahnya terdapat Abdul Karim Aljufri dengan skor 84,6, Nilam Sari Lawira 82,9, dan Longki Djanggola 81,8.
Safri berada di peringkat ketujuh dengan skor 80,9.
Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa politik Sulawesi Tengah tidak hanya digerakkan oleh pemegang jabatan formal.
Ada pula ruang bagi politikus yang membangun pengaruh melalui isu.
Jika gubernur memperoleh kekuatan dari jabatan pemerintahan, sementara sejumlah tokoh lain memiliki jaringan partai dan pengalaman panjang, Safri membangun pengaruh melalui kemampuan menjadikan isu tertentu sebagai agenda politik.
Tantangan Setelah Masuk Tujuh Besar
Masuknya Safri dalam tujuh besar sekaligus menghadirkan tantangan baru.
Visibilitas politik tidak selalu identik dengan kekuatan elektoral. Popularitas yang tumbuh karena sebuah isu juga dapat berkurang ketika isu tersebut kehilangan momentum.
Karena itu, pekerjaan Safri tidak berhenti pada kemampuan mengangkat Kepmen ESDM 157/2026.
Ia perlu menunjukkan apakah perjuangan tersebut dapat menghasilkan perubahan kebijakan yang terukur bagi daerah penghasil dan masyarakat.
Di sinilah publik akan menguji konsistensi politiknya.
Apakah isu fiskal yang dibawa hanya berhenti sebagai kritik terhadap kebijakan pemerintah pusat, atau mampu diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan, perubahan regulasi, serta peningkatan manfaat bagi daerah?
Pertanyaan tersebut penting karena ukuran keberhasilan seorang issue maker pada akhirnya bukan hanya seberapa sering namanya muncul dalam pemberitaan, tetapi seberapa jauh isu yang diperjuangkannya menghasilkan perubahan.
Peta Politik 2026 Mulai Berubah
Temuan RCI juga menunjukkan adanya perubahan menarik dalam peta politik Sulawesi Tengah.
Anwar Hafid masih menjadi figur dengan kekuasaan formal terkuat. Ahmad Ali tetap memiliki pengaruh besar sebagai kingmaker. Hadianto Rasyid mulai dipandang sebagai figur dengan prospek jangka panjang.
Sementara itu, Safri muncul dari jalur yang berbeda: politik isu.
RCI bahkan memasukkan Safri sebagai salah satu dari tiga nama yang perlu dipantau dalam 12–24 bulan mendatang, bersama Hadianto Rasyid dan Hidayat Lamakarate.
Bagi Safri, posisi tersebut dapat menjadi modal politik sekaligus ujian.
Modal, karena isu yang selama ini diperjuangkannya mulai memperoleh perhatian lebih luas.
Ujian, karena semakin tinggi visibilitas seorang politisi, semakin besar pula tuntutan publik terhadap konsistensi, data, dan hasil perjuangannya.
Pada akhirnya, posisi ketujuh dalam indeks RCI bukanlah akhir perjalanan politik Safri.
Justru, angka 80,9 itu menunjukkan bahwa seorang politisi tanpa jabatan eksekutif tertinggi pun dapat membangun pengaruh ketika mampu menemukan isu strategis, mengartikulasikannya secara konsisten, dan menghubungkannya dengan kepentingan publik.
Di tengah politik Sulawesi Tengah yang bertumpu kuat pada sumber daya alam, perdebatan mengenai siapa yang menikmati kekayaan daerah dan bagaimana manfaatnya dibagikan berpotensi menjadi salah satu arena politik paling penting ke depan.
Dan di arena itulah, nama Muhammad Safri kini mulai mendapatkan tempat.
